Wagub Dimyati Tutup Konreg PDRB Jabalnusa: Data Jadi Pijakan Daerah

JUARE — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menutup kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (18/11/2025). Konreg tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat penyusunan data dan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Dimyati menegaskan pentingnya PDRB sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, PDRB merupakan instrumen yang menggambarkan kondisi perekonomian melalui berbagai pendekatan, mulai dari sektor industri, pendapatan, pembiayaan, hingga per kapita. PDRB juga mencakup sektor-sektor utama seperti pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, dan jasa lainnya.

“Ini sangat penting sebagai penilaian Produk Domestik Regional Bruto. Dari data inilah kita mengetahui sektor mana yang tumbuh, stagnan, atau bahkan mengalami penurunan. Ini menjadi pijakan agar kebijakan kita tepat sasaran,” ungkap Dimyati.

Dimyati menjelaskan, PDRB menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan termasuk penentuan arah kebijakan pemerintah daerah. Ia memberi contoh bahwa jika Banten hendak memperkuat sektor pertanian, maka perencanaan, pembangunan, hingga penganggaran harus diarahkan secara konsisten dan terukur.

“Anggaran kita yang sekecil apa pun harus memberi nilai dan pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat. Itulah harapan dari penyusunan PDRB yang baik,” katanya.

Wagub juga menyampaikan bahwa PDRB yang digunakan pemerintah kini berbasis data tetap. Sehingga memberikan ketepatan yang lebih tinggi dalam membaca kondisi ekonomi daerah.

“Hanya pendekatannya yang perlu diperhatikan, apakah berdasarkan kondisi sekarang atau kondisi tahun sebelumnya. Ini yang seringkali membuat interpretasi berbeda. Tapi kita berharap data yang digunakan menggambarkan kondisi riil saat ini,” katanya.

Dimyati menekankan bahwa perumusan kebijakan harus berlandaskan data bukan sekadar asumsi. Keputusan tanpa dasar data menurutnya cenderung tidak tepat sasaran.

“Semua harus by data, kalau hanya by kata atau by taksiran itu tidak akan akurat. Dengan data, kita bisa mendeteksi arah kebijakan yang benar,” jelasnya.

Terkait strategi pembangunan ekonomi daerah, Wagub menjelaskan bahwa Pemprov Banten sedang menyiapkan sistem penganggaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai PDRB. Ia sudah meminta perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, dan Biro Ekbang memastikan setiap anggaran memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Anggaran tidak boleh habis tanpa memberikan dampak. Impact anggaran harus di atas 1 persen. Budget impact itu sangat penting untuk menghasilkan PDRB yang baik,” tegasnya.

Di samping itu, pembangunan sistem tersebut memerlukan tahapan terukur dan konsisten. Semua memerlukan proses agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan.

“Semua bertahap, step by step. Meski memerlukan waktu, yang penting Indonesia maju, adil, dan sejahtera” pungkasnya.