Tinawati Andra Soni Dorong Penyelarasan Program PKK Kabupaten dan Kota di Banten

JUARE — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menegaskan pentingnya memantapkan program kerja dan menyelaraskan kebijakan antara PKK provinsi dengan kabupaten kota. Ini menjadi penting sebagai langkah strategis mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat berdaya.

“Langkah penting yang harus kita lakukan bersama adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang berdaya,” ujar Tinawati saat memimpin rapat Pra Rakerda PKK Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (2/12/2025).

Tinawati menuturkan bahwa pra rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah bersama. Ia menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi ruang terbuka bagi kader untuk menyampaikan pengalaman dan masukan.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi secara terbuka, saling bertukar pengalaman, serta menyusun rencana kerja yang lebih efektif, inovatif, dan tepat sasaran,” tuturnya.

Ia berharap forum tersebut memperkuat komitmen seluruh unsur PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

“Semoga pra rakerda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Banten,” kata Tinawati.

Tinawati juga berharap kegiatan ini menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK secara menyeluruh.

“Semoga kegiatan ini memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan gerakan PKK di Provinsi Banten yang kita cintai,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris I TP PKK Pusat Rahmania Lufitasari, yang memaparkan kebijakan umum, tata kelola kelembagaan, data nasional, isu strategis, visi-misi, program pokok, serta arah kebijakan Gerakan PKK 2025–2029 sebagai tindak lanjut Rakernas X PKK. Ia menegaskan posisi PKK sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

“PKK merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dengan struktur kelembagaan dari pusat hingga tingkat RT, termasuk kelompok PKK dan Dasawisma,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan dengan agenda pembangunan. Arah kebijakan Gerakan PKK 2025–2029 menekankan integrasi program dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peningkatan kapasitas kader, digitalisasi tata kelola, serta penguatan kelompok PKK di tingkat dusun, RW, dan RT.

Selain itu, Rahmania mengingatkan bahwa keberhasilan PKK sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan hingga rumah tangga.

“Keberhasilan Gerakan PKK di daerah sangat ditentukan oleh komitmen para pembina, integrasi program dalam perencanaan daerah, regenerasi kader, serta administrasi dan pelaporan berbasis data,” ungkapnya.