Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Gaya Hidup » Ditreskrimsus Polda Banten Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Harga Beras

Ditreskrimsus Polda Banten Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Harga Beras

  • account_circle adminjuare
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar

JUARE — Polda Banten menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Harga Beras di wilayah hukum Polda Banten pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan yang di gelar di Aula Serbaguna Polda Banten ini dihadiri oleh Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, serta berbagai asosiasi pelaku usaha dan pedagang pasar.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol. Dr. Hendra Wirawan, yang mewakili Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki. Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di wilayah Banten.

“Beras bukan hanya bahan pangan pokok, tetapi juga penentu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kenaikan harga beras dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Brigjen Pol. Hendra Wirawan.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol. Yudhis Wibisana dalam keterangannya menegaskan komitmen Polda Banten untuk melakukan langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan harga beras tetap stabil dan ketersediaan di pasar terjaga.

“Kami terus melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi beras agar tidak terjadi penimbunan, spekulasi, atau praktik curang lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Yudhis Wibisana.

Ia juga menambahkan bahwa Ditreskrimsus Polda Banten berperan aktif dalam mendukung program nasional pengendalian pangan, khususnya dengan memperkuat koordinasi bersama Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

“Kami tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan seluruh pihak dapat menjalankan distribusi secara transparan dan berkeadilan. Penegakan hukum harus memberi rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Dirreskrimsus Polda Banten juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga kestabilan pangan di wilayah Banten, sekaligus mendorong agar langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta sinkronisasi data stok beras terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Banten memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Karena itu, stabilitas harga dan pasokan beras di daerah ini sangat penting bagi ketahanan pangan nasional,” pungkas Kombes Pol. Yudhis Wibisana.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, Rakorda Pengendalian Harga Beras 2025 diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta memberikan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat Banten. (

  • Penulis: adminjuare

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesulitan Cari Kerja, Ijazah Kevin Ditebus Pemprov Banten Lewat UPZ Baznas

    Kesulitan Cari Kerja, Ijazah Kevin Ditebus Pemprov Banten Lewat UPZ Baznas

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JUARE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Baznas menebus ijazah milik Kevin Ananda (20), alumni SMKS Bangun Nusantara Kota Tangerang yang tertahan akibat tunggakan biaya sekolah. Penyerahan ijazah dilakukan langsung oleh tim UPZ Baznas Banten di sekolah tersebut pada Rabu (3/12/2025). Penebusan ijazah tersebut berasal dari zakat para ASN Pemprov Banten […]

  • Polda Banten Gelar Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

    Polda Banten Gelar Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JUARE — Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertempat di Aula Gawe Kutabaluwarti Polda Banten, pada Kamis (13/11). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri oleh pejabat utama, para penyidik, serta perwakilan Satker dan Polres jajaran. Sosialisasi […]

  • Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Komitmen Tingkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Banten

    Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Komitmen Tingkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Banten

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JUARE — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Banten untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan saat Gubernur menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di Ruang Rapat Gedung Negara, Kota Serang, pada Selasa (11/11/2025). Gubernur Andra Soni menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi yang diusulkan oleh KI […]

  • Pemkot Cilegon Melepas Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Wilayah Aceh dan Sumatera

    Pemkot Cilegon Melepas Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Wilayah Aceh dan Sumatera

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JUARE — Pemerintah Kota Cilegon secara resmi melepas bantuan kemanusiaan bagi korban bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelepasan bantuan yang merupakan hasil penggalangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, lembaga vertikal, sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan, serta masyarakat Kota Cilegon dan Bante tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Badan Penanggulangan […]

  • Gubernur Andra Soni Tekankan Responsivitas dan Integritas saat Lantik 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

    Gubernur Andra Soni Tekankan Responsivitas dan Integritas saat Lantik 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JUARE — Gubernur Andra Soni melantik 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Gubernur menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi yang dilakukan secara profesional melalui mekanisme talent pool di bawah pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 580 Tahun 2025, digelar di […]

  • Hakordia 2025, Banten Perkuat Gerakan Antikorupsi melalui Visi Pembangunan Daerah.

    Hakordia 2025, Banten Perkuat Gerakan Antikorupsi melalui Visi Pembangunan Daerah.

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle adminjuare
    • visibility 11
    • 0Komentar

    JUARE — Pemerintah Provinsi Banten kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui penguatan visi pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten yang juga Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi – Ahli Pembangunan Integritas (FORPAK-API), Ratu Syafitri Muhayati, saat menjadi […]

expand_less