Pemprov Banten-IDI Percepat Pemerataan Dokter Spesialis, Wilayah Selatan Jadi Prioritas

JUARE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Khususnya dalam pemerataan tenaga dokter spesialis di seluruh wilayah, termasuk di wilayah selatan Banten. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Banten sebagai mitra sinergis dalam mencetak sekaligus mendistribusikan dokter spesialis ke berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti dalam acara Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Banten Masa Bakti 2025–2028 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (22/10/2025).

Menurut Ati, langkah ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah yakni Faskin Kita. Salah satu fokus program tersebut adalah peningkatan kapasitas, jumlah, dan sebaran tenaga dokter, khususnya dokter spesialis.

“Kita sedang menyiapkan dua mekanisme untuk mencetak dokter spesialis, yaitu melalui jalur universitas dan jalur rumah sakit atau hospital-based study. Saat ini lima fakultas kedokteran di wilayah Banten sedang berbenah untuk membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS),” ungkap Ati.

Ia menjelaskan, sistem hospital-based study memungkinkan dokter umum yang bekerja di rumah sakit untuk sekaligus menempuh pendidikan spesialisasi. Model ini dinilai lebih efisien karena para dokter tetap dapat memperoleh penghasilan selama menjalani pendidikan.

“Beberapa rumah sakit di Banten sedang kami siapkan, salah satunya RSUD Kabupaten Tangerang yang akan menjadi tempat pendidikan dokter spesialis anak. Setiap rumah sakit akan memiliki fokus bidang spesialis yang berbeda, dan diharapkan program ini dapat berjalan pada tahun 2026,” tambahnya.

Selain melalui jalur pendidikan berbasis rumah sakit, Dinas Kesehatan juga mendorong universitas di Banten, termasuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk membuka program pendidikan dokter spesialis. Untuk tahap awal, Untirta direncanakan membuka dua hingga tiga program spesialisasi pada tahun 2026 atau 2027.

Langkah tersebut diiringi dengan pemetaan kebutuhan tenaga dokter di wilayah selatan Banten seperti Pandeglang dan Lebak. Pemprov Banten berkomitmen memastikan layanan kesehatan merata hingga ke pelosok daerah.

“Kami sudah menginventarisasi kebutuhan tenaga dokter di wilayah selatan. Harapannya, dengan dukungan IDI, kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan Banten Sehat melalui pemerataan tenaga medis dan peningkatan kualitas pelayanan,” tutur Ati.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Banten terpilih masa bakti 2025–2028, dr. Moch. Rifky menyatakan kesiapan IDI untuk berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.

“Ada sekitar 13 ribu dokter di Banten. IDI siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan para dokter ini dapat melayani masyarakat secara merata, tidak hanya terpusat di Tangerang,” ujarnya.

Rifky menambahkan, IDI Banten yang membawahi 34 perhimpunan dokter spesialis berkomitmen membantu pemerintah dalam mengisi kekurangan dokter spesialis di daerah. Ia menilai dukungan dan penghargaan dari Pemprov Banten terhadap profesi dokter sudah baik, sehingga tinggal memperkuat aksi nyata di lapangan.

“Kami juga akan mendorong fakultas kedokteran di Banten, terutama Untirta, agar dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Jika Banten mampu memproduksi dokter spesialis sendiri, maka penempatan sesuai kebutuhan daerah akan lebih mudah,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, Pemprov Banten optimis kualitas layanan kesehatan masyarakat akan meningkat secara merata. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, institusi pendidikan, dan organisasi profesi menjadi langkah konkret menuju Banten yang lebih sehat dan berdaya saing di bidang kesehatan.